HATIWASDA PTA. MALUKU UTARA MELAKUKAN MONEV TINDAKLANJUT HASIL PENGAWASAN REGULER PADA PA. TERNATE KELAS IA

 

Senin, 11 Oktober 2021. YM. Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) PTA. Maluku Utara yang terdiri dari Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mashudi, M.H., melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklannjut hasil pengawasan regular PTA. Maluku Utara pada bulan Maret 2021 pada PA. Ternate Kelas IA;

Dalam monev tersebut YM. Hatiwasda PTA. Maluku Utara melakukan croscek apakah seluruh item hasil temuan pengawasan tersebut dibidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Public, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Benar-benar sudah ditindaklanjuti atau belum.

Untuk memastikan hal tersebut tak jarang ada beberapa pejabat yang terkait dipanggil untuk dimintai keterangan. Walaupun tindaklanjut hasil Pengawasan PTA. Malulu Utara bulan Maret 2021 telah disampaikan PA. Ternate ke PTA. Maluku Utara tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan arsip dokumen yang ada.

Setelah melakukan croscek tindakklanjut hasil pengawasan, YM. Hatiwasda PTA. Maluku Utara melakukan ekspos hasil monev sekaligus melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur PA. Ternate kelas IA. yang dalam paparannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus berlanjut, guna meningkatkan pelayanan dan perbaikan;
2. Sinergitas antara Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti dan Hakim agar lebih baik. Agar diperhatikan tentang lampiran pembuktian, narasi tentang keterangan bukti dan surat apakah mengakui atau tidak;
3. Izin PNS, Kuasa Penggugat dan Tergugat apakah sah atau tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum;
4. Dalam konvensi dan dalam rekonvensi penyebutannya cukup Penggugat atau Tergugat;
5. Kurang teliti, salah ketik, termasuk pergantian Panitera Pengganti dan Hakim agar dipertimbangkan dalam putusana;
6. PPHIM dan sumbangan turnamen PTWP dibeberapa daerah sudah tidak dipotong;
7. Hasil pembinaan dan pengawasan bulan Maret 2021 oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara secara umum telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan;
8. Untuk mempermudah pencarian SK agar dokumen dibuat 3 rangkap yakni untuk ZI, APM dan khusus Kepegawaian;
9. Pergantian pejabat ada dokumen yang tidak diketahui sehingga ada kesulitan untuk mencari data yang telah dibuat;
10. Agar berkas perkara segera diminutasi setelah diputus agar bisa diarsipkan;
11. Belanja modal Ruang sidang Online agar segera dipercepat penyelesaiannya, kalau tidak bisa segera dilaporkan ke PTA. Maluku Utara;
12. Kode gugatan sederhana dengan ekonomi syari’ah agar diperhatikan perbedaannya.

Foto Bersama